Ratusan Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi Demo di DPRD Berau

img

Ketua DPRD Berau saat menerima aksi pengunjuk rasa.

POSKOTAKALTIMNEWS,BERAU: Ratusan mahasiswa dan masyarakat Berau menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Berau, Senin (1/9/2025). Para pengunjuk rasa  menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang dinilai mendesak bagi kepentingan public. Semua aspirasi disampaikan diterima oleh ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

“Saya berterima kasih kepada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Isu nasional akan kami teruskan ke pemerintah pusat, sementara isu daerah segera kami koordinasikan,” ujarnya.

Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, massa menolak kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Aksi sempat memanas saat demonstran membakar ban di depan kantor DPRD, sebelum akhirnya aparat kepolisian bersama seluruh anggota dewan turun menemui massa untuk mendengar aspirasi sekaligus meredam ketegangan.

Aksi yang dipimpin Jenderal Lapangan Muhammad Asry ini merupakan hasil konsolidasi antarorganisasi dan elemen masyarakat. Dalam orasinya, Asry menegaskan aksi tersebut lahir dari mandat bersama untuk menyuarakan keresahan publik. “Kami sudah membacakan tuntutan. Harapannya DPRD segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut,” kata Asry.

Sejumlah persoalan daerah turut menjadi sorotan, antara lain pembangunan jalan yang dikeluhkan warga, tunjangan guru yang dinilai belum layak, serta dampak lingkungan dari aktivitas tambang di Berau. Massa juga menolak rencana pembangunan gedung baru DPRD yang dianggap tidak prioritas, serta menyoroti rendahnya serapan tenaga kerja lokal yang belum mencapai 80 persen. “Aspek pembangunan harus dievaluasi secara menyeluruh agar rakyat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutup Asry.

Meski sempat berlangsung dengan tensi tinggi, aksi demonstrasi berakhir kondusif. Massa menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak hanya sekadar didengar, tetapi juga ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat. (sep/fn)